Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua. Partai Demokrat beranggapan bahwa laporan keuangan yang harus mereka paparkan kepada publik hanya yang dananya berasal dari APBN. Sementara Apung Widadi yang mewakili ICW sebagai pemohon, menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik yang tercantum pada pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 jo. serta partai politik wajib membuat Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari: (a) pengurus tingkat pusat, (b) pengurus daerah tingkat I, (c) pengurus daerah tingkat II, (d) pengurus tingkat kecamatan, dan (e) pengurus tingkat desa/kelurahan. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemeliharaan Peralatan Kantor C. SALDO Rp. 0 Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dana pengeluaran bantuan keuangan partai politik Tahun 2014 Tahap 1 (Satu) sebesar Rp. 9.392.900,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sebagai berikut: KETUA BENDAHARA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DAMAI Parpol yang mempraktikkan demokrasi di internalnya memiliki sistem kaderisasi dan keuangan yang transparan. Bendera partai politik dipasang di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (17/1/2023). Partai Golkar mendapat 21,58 persen suara saat memenangi Pemilu 2004 dan Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009 dengan 20,85 Pengelolaan Keuangan Partai Politik Studi Kasus DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Periode 2019" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun lembaga pendidikan tinggi lainnya. Laporan Keuangan Partai NasDem. Laporan Keuangan Tahun 2020. Laporan Keuangan Tahun 2021. Laporan Keuangan Tahun 2022. pada laporan keuangan DPD partai Demokrat Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari laporan keuangan internal, laporan dana kampanye dan laporan bantuan politik serta implementasi Transparasi keuangan partai politik didukung regulasi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, terdapat dalam pasal 35 ayat 2 yang menjelaskan Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Partai Politik tahun 2021 sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan DIY, dari Hasil pemeriksaan kemarin tgl 11 April BPK menyerahkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo, untuk selanjutnya ,kami menyerahkan Hasil Pemeriksaan BPK ke 7 Partai Pilitik yaitu :- Partai PDIP- partai Go SuaraJatim.id - Ketua Umum partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan surat rekomendasi kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju ke Pilgub 2024. Rekomendasi tersebut diberikan langsung kepada KHofifah di sela konsolidasi calon anggota legislatif Partai Demokrat di Surabaya, Selasa (12/12/2023).. Meski begitu, rekomendasi yang diberikan AHY kepada Khofifah untuk maju Pilgub satu paket 1ImeSpA.